Peran WTO, IMF dan World Bank dalam menghasilkan kesenjangan global

Dunia saat ini sedang mengalami era globalisasi, termasuk dalam kegiatan perekonomian di mana sistem ekonomi pasar bebas banyak digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Salah satu institusi yang sering dikaitkan dengan liberalisme ekonomi adalah WTO. World Trade Organization (WTO) merupakan sebuah organisasi internasional yang mengatur negara-negara anggotanya dalam hal melakukan perdagagan internasional. WTO memiliki aturan-aturan yang bersifat mengikat bagi negara-negara anggotanya. WTO sendiri dihasilkan dari berbagai kesepakatan yang terjalin dalam Putaran Uruguay. Dengan demikian, WTO resmi dibentuk pada 1 Januari 1995 sekaligus menjawab persoalan sebelumnya yang dialami oleh General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) mengenai statusnya sebagai organisasi internasional atau bukan. Institusi lain yang bergerak dalam perekonomian global adalah IMF dan World Bank. Ketiga institusi ini merupakan hasil warisan dari sistem Bretton Woods di mana ketiganya sering dianggap merepresentasikan konsep liberalisme ekonomi atau neoliberalisme.
Berkaitan dengan liberalisasi ekonomi, WTO –bersama IMF dan World Bank- mempunyai peran yang cukup penting dalam mewujudkan sistem kapitalisme pasar bebas dalam perekonomian dunia. Ketiga institusi internasional ini merupakan ‘hasil’ dari produksi negara-negara kapitalis maju yang saat ini menguasai kekuatan ekonmi dunia, terutama Amerika Serikat. Lembaga-lembaga ekonomi internasional ini ditengarai hanya akan semakin memperjelas kesenjangan ekonomi global. Saat negara-negara maju diuntungkan dengan adanya institusi ini, negara-negara berkembang justru akan terdesak dan tidak dapat berbuat banyak sehingga tidak akan terlalu banyak memberikan dampak yang baik bagi kemajuan perekonomian mereka. Salah satu hal yang menyebabkan hal tersebut adalah struktur pembuatan keputusan dalam institusi-institusi ini sangat tertutup dan mencerminkan kepentingan negara-negara industri maju.

Prinsip-prinsip liberal yang menjunjung tinggi kebebasan individu mendominasi diskursus pembangunan internasional, lembaga-lembaga keuangan internasional yang menopangnya justru melestarikan sistem atau rezim yang sangat tidak demokratis, karena, meskipun di dalam negeri masyarakat Dunia Ketiga telah memiliki lembaga-lembaga demokrasi, namun partisipasi rakyat dalam lembaga-lembaga tersebut praktis menjadi tidak berarti karena masalah kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya lebih banyak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan global. Hal ini kembali ke pemikiran Karl Marx, bahwa negara tidaklah otonom. Mereka digerakkan oleh kepentingan kelas yang berkuasa dan negara kapitalis terutama digerakkan oleh kepentingan kaum borjuisnya. Kepentingan-kepentingan kaum borjuis di sini tercermin dalam institusi-institusi internasional, seperti IMF, World Bank dan WTO. Contohnya seperti IMF sebagai pemilik modal yang sering memberikan pinjaman berupa utang kepada negara-negara berkembang. Negara-negara kapitalis maju memanfaatkan institusi-institusi tersebut sebagai instrumen untuk meraup keuntungan dari kegiatan perekonomian mereka dengan negara-negara berkembang. Akibatnya, negara-negara berkembang sulit untuk maju ketika melakukan kegiatan ekonominya karena mereka sangat bergantung pada negara-negara kapitalis maju yang memiliki SDM dan teknologi moderen serta yang paling penting negara-negara maju tersebut memiliki modal/kapital. Seperti pada kasus penerapan Structural Adjustmen Program pada negara-negara Afrika, negara-negara Afrika dipaksa untuk memotong anggaran untuk kesehatan, pendidikan serta sector palayanan sosial lainnya; melakukan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik negara, menghapus semua aturan yang bertujuan untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan buruh lokal, serta membuka pasar bagi investasi asing. Dari banyak kajian yang dilakukan, program restrukturisasi yang diimpose oleh Bank Dunia dan IMF, realitas yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan; justru menambah kemiskinan dan kemelaratan rakyat Afrika, bahkan hal ini sendiri diakui oleh Bank Dunia, bahwa program restrukturisasi tidak banyak membantu Afrika.
Lembaga-lembaga ekonomi internasional tersebut kemudian hanya memperkokoh hegemoni negara-negara maju atas negara-negara berkembang dalam kegiatan perekonomian. Akibatnya, kesenjangan dan ketimpangan ekonomi global semakin menjadi-jadi. Negara-negara maju akan semakin kaya, sedangkan negara-negara berkembang akan tetap bahkan semakin miskin dan menderita. Dalam konteks hubugan antara Negara-negara Utara dan Selatan, utang luar negeri juga secara terus menerus memperlebar jurang antara Utara dan Selatan, di mana hingga sekarang, 5% penduduk dunia menguasai 80% sumber ekonomi global, sementara sebaliknya 20% sumber daya ekonomi untuk 95% penduduk dunia. Sekali lagi, globalisasi tidaklah membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi kesejahteraan semua manusia, melainkan hanya akan menyejahterakan segelintir kaum yang memiliki modal yang kemudian dijadikan sebagai power dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s